Jember, Pak JITU.com – Anggaran biaya operasional TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Pebruari mendatang menjadi salah satu tanda tanya hampir semua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dihampir semua daerah di Indonesia.
Entah apa sebab? masalah anggaran ini terkesan ditutup-tutupi, beberapa anggota KPPS mengaku pada Pak JITU.com, hanya bisa pasrah, beberapa menyebutkan khawatir nanti tidak dipakai lagi kalau rewel (banyak intrupsi).
Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Bangsalsari Iin Ika Irawati, saat dikonfirmasi perihal RAB (Rencana Anggaran Biaya) operasional TPS tidak merespone, begitu juga 7 Ketua PPS yang berada di wilayah Kecamatan tersebut. Mereka terkesan kompak diam, kejadian ini sama persis ketika Pak JITU.com berusaha meminta data biaya operasional Pelantikan dan Bimtek KPPS beberapa hari yang lalu.
Baca berita sebelumnya :
- Polemik Uang Pelantikan, Bimtek & Uang Makan KPPS, Segini Kata KPU JemberĀ
- Benarkah Anggaran Konsumsi KPPS Ditilep PPS? Mari Analisa
- Segini Ternyata Uang Makan KPPS Saat Pelantikan & BimtekĀ
Ketua PPS Desa Karangsono, Kecamatan Bangsalsari, Rigo Shendy adalah satu-satunya PPS yang memberi penjelasan bahwa ia tidak bisa memberikan data yang wartawan media ini minta, ia menuturkan tidak diberi kewenangan oleh KPU untuk memberikan data tersebut.
“Waalaikumsalam wr.wb Mohon maaf pak yunus. Kami tidak bisa memberikan data yang njenengan minta karena saya tidak diberikan kewenangan oleh KPU untuk membuka data tsb. Mohon dijadikan maklum. Wassalamualaikum wr.wb,” tulisnya melalui pesan singkat.
Sulitnya mendapatkan informasi yang adalah informasi publik yang seharusnya dapat diakses semua lapisan masyarakat ini kemudian memunculkan asumsi beragam dimasyarakat khususnya dikalangan anggota-anggota KPPS. Hingga munculnya dugaan ada upaya penyelewengan dana operasional TPS secara terstruktur dan sistematis.
Asumsi dan dugaan diatas cukup beralasan, mengingat beberapa aduan yang masuk ke redaksi Pak JITU.com menyebutkan ada oknum PPS yang berupaya melakukan pengkoordiniran beberapa item biaya operasional TPS, mulai dari biaya konsumsi KPPS, biaya sewa alat pengganda, biaya pembuatan baner, biaya pembuatan stample, hingga biaya sewa tenda. Dimana bagian-bagian itu bagian yang nominal operasionalnya cukup menggiurkan. Tak hanya itu ada juga dugaan pemotongan biaya keamanan oleh oknum-oknum PPS yang nominalnya mencapai puluhan juta rupiah.
Setelah dengan bersusah payah kesana kemari mendatangi dan menghubungi banyak nomer, akhirnya Pak JITU.com mendapatkan data biaya operasional TPS tersebut dari salah seorang anggota KPPS yang berpesan agar disembunyikan identitasnya.
Berikut 3 jenis biaya operasional TPS yang berhasil didapat itu :
- Pembuatan TPS sebesar Rp. 2.480.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Konsumsi KPPS sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Operasional KPPS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
Total : Rp 4.110.000,- (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah).
Dari 3 jenis diatas dirinci menjadi beberapa item sebagai berikut :
- 1 Paket tenda dan Papan Pengumuman sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 Paket sewa alat cetak penggandaan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Snack untuk 18 orang total sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- Nasi kotak untuk 18 orang total sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 Paket data Sirekap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 Paket ATK sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Transport untuk 9 orang total sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Vitamin untuk 9 orang total sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). (*)