Jember, Pak JITU.com – Banyaknya gambar dan video yang beredar dimedia sosial tentang variasi dana pelantikan dan dana bimtek (Bimbingan Teknis) KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang berbeda-beda menjadi polemik di kalangan KPPS di setiap daerah tak terkecuali di Kabupaten Jember.
Polemik tersebut sempat menuai perdebatan mengingat di Jember dikabarkan terjadi keterlambatan turunnya dana yang menjadi hak KPPS tersebut.
Iin Ika Irawati Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Bangsalsari, saat akan dikonfirmasi terkait informasi tersebut minggu (4/2/24), tidak sedang berada dikantornya. Dihubungi melalui pesan singkat Iin menyebutkan terkait permasalahan tersebut RAB (Rencana Anggaran Belanja) sudah di PPS (Panitia Pemungutan Suara) di desa masing-masing.
“Terkait itu semua silahkan jenengan konfirmasi ke ketua PPS saja, karena RAB itu turun di RDP PPS terimakasih,” tulisnya.
Untuk mendapatkan informasi yang utuh, wartawan Pak JITU.com mencoba konfirmasi ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Jember (5/2/24), meski pagi itu tidak sempat bertemu dengan pimpinan KPU dan Divisi-divisinya karena disebutkan Dini selaku penerima tamu saat itu, para pimpinan sedang berada digudang Logistic, akhirnya wartawan dapat menemui Ahmad Hanafi selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Jember siang sekitar pukul 14:15 wib.
Hanafi menyebutkan bahwa uang Pelantikan KPPS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan uang Bimtek (Bimbingan Teknis) juga sama, adapun uang makan bentuknya disesuaikan dengan harga diwilayah masing-masing, ia juga menegaskan bahwa uang makan tersebut harus berbentuk makanan keras (Nasi Kotak) bukan makanan ringan.
“Bantuan transport itu 50 ribu, itu yang harus diterimakan oleh KPPS,” jelasnya.
Ditanya tentang anggaran untuk makan KPPS, Hanafi mengatakan ia tidak tahu persis berpaa nominalnya, “Tapi itu, sajian makannya itu untuk makanan berat lah ya, bukan makanan ringan, jadi ya harusnya, peserta Bimtek KPPS itu mendapatkan sajian makanan,” bebernya, sambil mengulang penjelasannya tentang yang dimaksud dengan makanan berat adalah makanan sajian makan masyarakat pada umumnya.
Lebih lanjut Hanafi menjelaskan hal senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua PPK Bangsalsari Iin, bahwa rincian data anggaran KPPS ini ada di PPS dimasing-masing desa, ia juga menghimbau KPPS yang merasa mendapat ketidak sesuaian untuk menanyakan langsung ke PPS Setempat, “jadi silahkan KPPS menanyakan terkait dengan Rencana Anggaran dan Biayanya ke PPS,” himbaunya.
Berbekal informasi dari Hanafi tersebit, wartawan Pak JITU.com mengkonfirmasi beberapa anggota KPPS di beberapa desa di Kecamatan Bangsalsari, berikut sample informasi dari 3 desa yang berhasil wartawan media ini dapatkan dari 3 desa, yaitu : Desa Langkap, Desa Tugusari, dan Desa Curahkalong. meski rata-rata narasumber mewanti-wanti untuk menyembunyikan identitasnya, secara umum masing-masing menyebutkan tidak mendapat nasi kotak ketika Bimtek.
“Nasi kotak hanya saat pelantikan pak, Bimtek malam hari perkelompok (hanya dapat ;red) kacang+ubi pak,” beber salah satu anggota KPPS di desa Tugusari.
Anggota KPPS Desa Curahkalong menyebutkan ketika Bimtek hanya mendapat 3 Kue dan 1 gelas air mineral, “Kalau saya hitung totalnya 5 ribu, kue 1.500-an dan aquanya 500, kan 5 ribu,” ungkapnya.
Sedang anggota KPPS Desa Langkap mengungkapkan hal senada dengan KPPS Desa Curahkalong, namun ia tidak menjelaskan rinci kue apa yang didapat dan berapa total harganya kalau dihitung.
Berita terkait dana KPPS terbaru : Polemik Uang Pelantikan, Bimtek & Uang Makan KPPS, Segini Kata KPU Jember
Ketua PPS Desa Tugusari saat akan dikonfirmasi dan diminta menunjukkan RAB KPPS tersebut selasa (6/2), tidak sedang berada dikantornya, saat dihubungi melalui pesan singkat terkait permasalahan tersebut, ia menjawab, “Siap masih cheking packing logistic ketua,” balasnya.
Namun karena sampai keesokan harinya belum ada kejelasan, Rabu pagi (7/2) wartawan datangi lagi kantornya, namun lagi-lagi kantor KPPS Desa Tugusari masih tertutup rapat. (fit/md)