PPK & PPS Di Jember Dilaporkan, KPU & Bawaslu Jember Masih Penelusuran

Jember, Pak JITU.com – Wakil Ketua DPC (Dewan Perwakilan Daerah) Partai Gerindra Kabupaten Jember Moh. Sholeh, selasa 30 januari mendatangi Kantor KPU Kabupaten Jember, di Jl. Kalimantan Nomer 31 . Sumbersari Jember.

Pria yang sudah aktif menjadi kader Partai besutan Prabowo Subianto sejak tahun 2011 itu mengantar surat laporan terkait dugaan ketidak netralan oknum PPK (Panitia Penyelenggara Pemilu) dan oknum PPS (Panitia Pemungutan Suara) seperti terlihat dalam video yang beredar sejak beberapa hari yang lalu, dan sempat disampaikan dalam jumpa pers oleh TKN Prabowo Gibran Habiburokhman.

Habiburrokhman menyebut kejadian PPK dan PPS menunjukkan gestur jari metal itu identik dengan simbol salah satu Pasangan Calon Presiden & Wakil Presiden, yang terjadi dalam kegiatan rapat koordinasi dan TOT untuk pemungutan dan penghitungan suara se Kabupaten Jember di Hotel Cempaka pada Senin (22/1/2024).

Kegiatan KPU yang diikuti semua anggota PPK dan PPS se kabupaten Jember di hotel Cempaka yang disampaikan oleh Habiburokhman itu dikonfirmasi benar adanya oleh Andi Wasis, Komisioner KPU Jember bidang Divisi SDM, Parmas dan Sosdiklih kepada awak media, Minggu (28/1/24).

Dikenali 2 oknum PPS didalam video yang beredar itu adalah Syaiful Bahri Ketua PPS Desa Mojosari dan anggotanya Niken Firnanda yang disebutkan sebagai menantu dari Kepala Desa Mojosari Hj. Suparti.

Baca berita sebelumnya : Terkonfirmasi Oknum PPS Di Jember Diduga Terlibat Mendukung Paslon

Ditemui pasca menyerahkan laporan, Moh Sholeh menyampaikan bahwa laporannya itu bertujuan agar oknum-oknum panitia penyelenggara pemilu yang terindikasi tidak netral agar diberhentikan dan diganti dengan petugas yang netral.

“Oleh karena itu hari ini saya melaporkan hal tersebut dengan tujuan agar mereka-mereka yang tidak netral itukan melanggar Undang-undang Pemilu untuk segera diberhentikan dan diganti dengan yang netral,” ungkap Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Cabang Kencong itu.

Pria yang sempat mundur dari bursa pencalegkan pada mei lalu ini juga menjelaskan bahwa ketidak netralan penyelenggara dapat mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu pada 14 pebruari 2024 mendatang, “Ini kan cukup berbahaya jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan, karena peristiwa ini juga mencoreng nama baik lembaga pemilu, sehingga ini juga berkaitan dengan hasil dan suara pemilu dimasyarakat bawah,” bebernya.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Jember Muhammad Syai’in saat akan dikonfirmasi disebutkan sedang berada digudang Logistic. Ahmad Hanafi selaku Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Jember, yang menerima surat laporan dari Moh. Sholeh, mengaku belum bisa memberikan keterangan apapun terkait laporan tersebut. Menurutnya laporan di tujukan kepada Ketua KPU Jember Muhammad Syai’in, jadi belum ia ketahui point-point pelaporannya.

“Hanya saja secara garis besarnya saya tadi berbincang dengan mas Sholeh, bahwa yang dilaporkannya itu terkait dengan gestur jari tangan PPK ataupu PPS yang dianggap tidak netral,” jelas Hanafi.

Ditanya tindakan apa yang akan diambil oleh pihak KPU, Hanafi menjelaskan pihaknya akan mengklarifikasi terhadap oknum PPK & PPS yang disangkakan tidak netral itu terlebih dahulu tentang ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan menabrak Undang-undang yang berlaku, “tentunya dari proses pendalaman dari klarifikasi tersebut baru nanti pada kesimpulan,” ulasnya.

Sedangkan ketua Bawaslu Kabupaten Jember Sanda Aditya Perdana, dikonfirmasi melalui sambungan telepon karena disebutkan sedang berada diluar kota, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran, “di video itu kan tidak hanya satu gestur gitukan, kita lagi penelusuran itu kan ada tiga gestur dan kita masih proses penelusuran,” jelasnya.

Sanda juga menyebutkan hasil dari penelusurannya nanti akan dirilis. (fit)