Buntut Bayi Lahir Di Jalan APDESI Luruk Dinkes & DPRD Jember, Kadinkes Jember Akan Evaluasi

Jember, Pak JITU.com – Lahirnya bayi di perjalanan menuju Puskesmas yang viral pada pada 20 Desember lalu, diwilayah jalan Desa Kaliglagah, Kecamatan Sumberbaru, Jember, menyita perhatian banyak pihak.

 

Pasalnya bersamaan dengan viralnya video kelahiran bayi yang lahir dari Pasangan Suami Istri (Pasutri) Nurul Yakin & Holila Warga Jambesari itu, juga beredar kabar ada penolakan tindakan medis oleh bidan setempat, yang penolakan itu disebutkan karena si bidan khawatir mendapat teguran dari pihak puskesmas.

 

Kejadian tersebut direspone langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Jember dr. Hendro Soelistijono. Pada hari itu juga Hendro bersama jajarannya mendatangi Puskesmas Sumberbaru untuk melakukan Investigasi.

Saat ditemui wartawan diruang kantor Puskesmas Sumberbaru, hasil investigasi sementara yang didapat disebutkan Hendro, tidak ada penelantaran, menurutnya pasien masih dalam perjalanan dari rumah ke Puskesmas Sumberbaru, namun melahirkan dijalan.

 

Lebih lanjut Hendro membeberkan, bayi yang lahir itu adalah anak ke 6, yang menurutnya dari proses kontraksi ke melahirkan umumnya berlangsung cepat, dan itu yang diduga menjadi salah satu sebab bayi itu lahir sebelum sampai ke Puskesmas.

 

Ditanya tentang bidan setempat menolak memberikan bantuan, Hendro menyesalkan kejadian itu, karena menurutnya kejadian Gawat Darurat tidak mengharuskan memiliki Surat Ijin Praktek (SIP), yang itu disebutkan menjadi salah satu alasan penolakan.

 

Keterangan lengkap Kadinkes Jember baca : Bayi Lahir Di Jalanan Di Sumberbaru, Kadinkes Jember : Gawat darurat itu tidak diperlukan SIP

 

Kejadian ini mendapat reaksi dari Dewan Pengurus Cabang (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Jember, Mereka melakukan aksi demo ke Kantor Dinkes Jember dan Kantor DPRD Kabupaten Jember, Kamis (21/12), sesuai surat pemberitahuan aksi yang beredar melalui pesan singkat WhatsApp.

 

Dalam surat tersebut APDESI tidak hanya menyorot soal kelahiran bayi di jalan sehari sebelumnya, namun juga banyaknya keluhan Kepala Desa (Kades) terhadap pelayanan Puskesmas di Kabupaten Jember. Namun saat wartawan Pak JITU.com ke Kantor DPRD Jember Pukul 13:20 wib, Aksi tersebut sudah bubar.

 

Kadinkes Jember, saat wartawan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp dihari yang sama menyebutkan, setidaknya aksi diikuti 15 Kades, mereka ditemui pukul 10:30 wib. dan aksi disebutkan berjalan lancar.

 

Hendro juga menyebutkan ada 4 point yang disampaikan ABDESI kepadanya, tentang : 1. Pelayanan Puskesmas yang belum maksimal, 2. Penggunaan Ambulan Desa (Ambudes), 3. Supir Ambudes yang bukan warga setempat, dan 4. Meminta aktifasi Puskesmas Pembantu (Pustu).

 

Lebih lanjut diminta tanggapannya atas apa yang sudah dipaparkan oleh peserta aksi tersebut, Hendro menjelaskan melalui pesan suara, bahwa pihaknya menerima semua saran yang sudah disampaikan terkait dengan pelayanan Puskesmas, ia menyadari tidak semua bisa memuaskan, tapi dia memastikan bahwa pihaknya terus melakukan pembenahan.

 

“Salah satunya adalah dengan Akreditasi ini peningkatan mutu pelayanan pada Puskesmas, dan jaringan jadi lebih baik,” paparnya.

 

Lebih lanjut Hendro menjelaskan terkait penggunaan Ambudes yang dianggap rumit, menurutnya sebetulnya proses-proses penggunaan itu untuk meminimalisir penyalahgunaan fasilitas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember.

 

Hendro menjabarkan Ambudes diprioritaskan untuk masyarakat miskin, kecuali dalam situasi Gawat Darurat, “Kalau misalnya hanya berobat, kerumah sakit swasta, swasta kan berbayar, harusnya orang-orang yang mampu kan,”.

 

 

Terkait Supir Ambudes, Hendro membeberkan akan melakukan evaluasi kinerja diakhir tahun 2023 ini, dan berjanji akan mengakhiri kontrak kerja dengan Supir Ambudes yang berkinerja buruk.

 

“kita akan lihat kinerjanya, kalau memang, bukan, apa?, selama ini bermasalah, dihubungi sulit, untuk mengantarkan pasien, tentunya di akhir tahun ini nanti akan kita ukur kinerjanya, dan kalau memang kinerjanya buruk, pasti kita akan akhiri,” ucapnya.

 

Sementara itu terkait permasalahan Pustu, Hendro menjabarkan Pustu itu tidak dibuat disemua desa, awalnya dibuat untuk memudahkan masyarakat ketika petugas kesehatan didesa itu minim, “Sekarang semua desa ada perawat ada bidan, yang kita tempatkan disana, sehingga otomatis penggunaan pustu, puskesmas pembantu itu sudah sangat kecil sekali, kunjungannya juga sangat rendah, tentunya hal itu tidak efisien, sehingga ada beberapa memang petugasnya kita alihkan ke desa-desa, sehingga jangkauan masyarakat tidak terlalu jauh,”. pungkasnya (fit/fan).