Dugaan Pungli Di Puskesmas Tanggul, Dinkes “Segera Bersurat Atau Melapor”

Jember, Pak JITU.com – Dugaan permainan bisnis resep obat oleh oknum dokter dan oknum apotik, atau oknum dokter dengan oknum perusahaan farmasi yang mencuat pada 2004 lalu dan sempat menjadi sorotan pada rentang waktu antara tahun 2012 hingga tahun 2018, sepertinya marak lagi terjadi di instansi-instansi kesehatan.

Dugaan tersebut dikuatkan dengan temuan awak media seperti yang terjadi di puskesmas tanggul pada awal september 2023 ini, dimana pasien pengguna program J-Pasti Keren (J-Keren) yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis namun masih harus membeli resep ke apotik diluar Puskesmas, dan harus membayar ketika akan pulang.

Membayar administrasi yang disebutkan keluarga pasien sebagai membayar uang makan ketika akan pulang dari Puskesmas Tanggul ini juga ditengarai sebagai bentuk pungli oknum DPK Tanggul terhadap-terhadap pasien-pasien disana.

Kuatnya dugaan akan adanya permainan oleh oknum Puskesmas Tanggul ini juga dikuatkan oleh komentar-komentar mantan pasien dalam postingan facebook akun Sibonar seperti sudah diberitakan sebelumnya, dimana sebagian komentator juga mengaku mengalami hal yang sama.

Kejadian ini tidak hanya disinyalir melanggar ketentuan aturan yang berlaku, namun juga telah mempermalukan Bupati Jember Hendy Siswanto, karena kasus yang sedang ramai menjadi perbincangan ini terjadi pada pasien pengguna J-Pasti Keren, yang mana program tersebut adalah programnya.

Upaya mendapatkan konfirmasi dari pihak puskesmaspun rumit, bahkan hanya untuk sekedar memberikan nama dokter pemberi resep pun tidak bisa kami dapatkan, dan justru mengarahkan bertanya kepihak Kepala DPK drg. Ari Wardiningsih, sedang Ari mengarahkan agar konfirmasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.

Rumitnya upaya mendapatkan konfirmasi ini memberi kesan bahwa pihak DPK Tanggul seolah mau cuci tangan dari kejadian tersebut, dengan melempar hak memberikan keterangan kepada pihak lain.

Sementara itu, dr. Hendro Sulistiyono, saat awak media temui dikantornya (14/9/23) meminta masyarakat untuk berkirim surat dan membuat laporan bila diketemukan adanya dugaan pelanggaran di instansi-instansi kesehatan.

“Laporan yang saya terima adalah bukan membayar tapi resep obat diluar, yang uang makan saya tidak menerima laporan,” ujar Hendro menggapi kasus yang terjadi di DPK Tanggul itu.

“Sedangkan yang untuk resep keluar, untuk pasien-pasien J-Pasti Keren, saya pastikan memang itu ada miss, ee.. apa? kesalahan komunikasi antara dokter dengan ee.. ee.. obat, beberapa obat, dan itu sudah kami sudah lakukan teguran keras, kepada Puskesmas Tanggul untuk berikutnya tidak lagi melakukan ee.. apa, penarikan atau resep luar, bagi pasien-pasien yang menggunakan J-Pasti Keren,” imbuhnya.

Lebih lanjut Hendro menjelaskan bahwa Puskesmas Tanggul seharusnya menyediakan obat-obatan yang diperlukan karena sudah berbentuk badan layanan umum, meskipun menurutnya mereka memang harus menyediakannya sendiri secara mandiri, yang kemudin nanti pembiayaannya di klaimkan kepihak Dinkes bagi pasien-pasien BPJS dan J-Pasti Keren.

“dia wajib menyediakan semua kebutuhannya untuk awal, kemudian mengklaimkan kami dalam bentuk ee.. klaim pasien yang kami bayarkan melalui J-Pasti Keren,” jelas Hendro.

Ditanya tentang bahwa adanya keluhan keluarga pasien yang untuk infuspun harus beli diapotik luar, Hendro menganggap ada yang kurang prosedural di Puskesmas Tanggul dan meminta agar masyarakat berkirim surat dan membuat laporan.

“kalau memang itu pasien BPJS, J-Pasti Keren, dia harus beli, berarti ada sesuatu yang kurang prosedural, dan ini harap harapan saya masyarakat segera bersurat atau melapor melalui Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (fit/had)

Video Terkait :