Jember, Pak JITU.com – Pendistribusian dan ketersediaan Pupuk Subsidi selalu menjadi masalah tanpa ujung bagi petani, konsep 6T pemerintah yakni : 1. Tepat jenis 2. Tepat jumlah 3. Tepat harga 4. Tepat tempat 5. Tepat waktu, dan 6. Tepat mutu, Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional seolah hanya mimpi indah yang tak kunjung nyata.
Padahal untuk menjamin tercapainya 6T itu, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) menerbitkan surat No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, namun lagi-lagi petani seolah dipaksa pulas dalam buaian mimpi indahnya tentang mendapatkan pupuk subsidi semudah mencari beras ditoko.
Sulitnya petani mendapatkan pupuk subsidi ini, kemudian menimbulkan banyak spekulasi, dari dugaan penggelapan oleh kios-kios pupuk subsidi, bahkan dugaan penggelapan oleh PPL, hingga dugaan penggelapan oleh distributor, bahkan dugaan antara mereka saling bekerja sama dalam menggelapkan pupuk subsidi?
Dari banyaknya spekulasi dugaan-dugaan itu, pakjitu.com mulai mengumpulkan informasi-informasi, hingga pada selasa (30/1/22), kami mendapat informasi dari petani yang menyebutkan ada seorang warga yang tidak memiliki lahan pertanian diwilayah desa dimana dia tinggal, namun memiliki tumpukan pupuk subsidi dirumahnya.
Berdasarkan informasi tersebut, kami mendatangi rumah PM, seorang pemilik warung didaerah Dusun Andongsari Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
Benar, disamping tembok warung milik PM sedang tersusun rapi tumpukan pupuk subsidi, saat kami tanya apakah PM terdaftar dalam RDKK sesuai tumpukan pupuk subsidi itu? dengan nada berhati-hati dan cukup lama, seolah berpikir sambil menoleh kekanan atas, PM menjelaskan bahwa dia biasa mendapat jatah 8 kwintal pupuk subsidi dari 2 kios di yang ada diDesa Tugusari, 4 kw dikios Pariwisata dan 4 kw di Kios Budi Jaya, dengan harga tiga ratus ribu perkwintal plus 4 kg pupuk non subsidi.
Untuk memastikan informasi yang disampaikan oleh PM benar, kami mendatangi 2 kios yang dia sebutkan untuk mendapatkan konfirmasi.
Suhlan, pemilik kios Pariwisata yang berada di dusun Andongsari saat kami konfirmasi menyebutkan, kalau PM memang terdaftar di RDKK, namun jumlah yang disebutkan Suhlan berbeda, yaitu 3 kw, bahkan Suhlan juga menunjukkan data RDKK PM yang ada diaplikasi pesan singkat.
“PM itu ngambil 2 (kios ;red), di Budi (kios Budi Jaya ;red) dan di Saya,” jelas Suhlan.
Baca Juga : Mencari Jejak Pupuk Subsidi – Bagian 1
“Emang ada datanya (di RDKK ;red), disaya itu kemarin ngambil 3 kwintal,” imbuh Suhlan, sambil menyodorkan data RDKK PM yang ada diponselnya.
Sedang Budi, pemilik kios Budi Jaya yang berada diwilayah dusun Krajan juga menyebutkan jumlah yang berbeda, menurut Budi, jatah PM dikios miliknya adalah 8 kw.
“PM itu 8 kwintalan untuk ureanya,” tutur Budi singkat.
Saat kami tanya tentang HS atau HMN, seorang petani tebu yang disebutkan masyarakat sering terlihat mengangkut pupuk subsidi dengan jumlah banyak menggunakan mobil minibusnya, Suhlan membantah bahwa pupuk itu diambil dari kios miliknya, namun sayang pertanyaan yang sama terlupakan oleh kami untuk ditanyakan ke pemilik kios Budi Jaya.
Sebelumnya kami sudah mendatangi Kantor Badan Penyuluh Pertanian (BPL) Kecamatan Bangsalsari (1/2/23), menanyakan jumlah RDKK dan jumlah total distribusi pupuk subsidi, namun Bambang Yulianto (PPL Desa Tugusari dan Desa Curahkalong) menyuruh kami datang kekios untuk mendapatkan data itu.
Kami juga sempat bertemu Dadik (PPL Desa Tisnogambar) dikios Budi Jaya (3/3/23), hal yang sama seperti saya tanyakan ke Bambang Yulianto juga saya tanyakan ke Dadik, namun Dadik menyebutkan bahwa untuk data yang kami minta itu bukan wilayah PPL, Dadik mengarahkan kami untuk langsung ke Dinas Pertanian Jember.
“Bukan ranah kita, yang saya tau ya, RDKK itu ada petugas sendiri, yang tukang input, mungkin lebih tepat, tanyanya langsung ke yang bersangkutan, kalau saya kan cuma perdesa, taunya ya didesa itu,” ungkap Dadik.
Saat kami tanya tentang bagaimana petani bisa memastikan ke-valid-an data RDKK yang didapat petani melalui aplikasi pesan singkat (we-a bisnis) sudah sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedang data itu dikirim dari BPL bukan dari sistem yang dikeluarkan langsung dari pusat? Dadik menjelaskan bahwa sistem itu dibuat memang untuk petani.
BACA JUGA :
Mencari Jejak Pupuk Subsidi – Bagian 1
“Gini, saya pastikan 99 persen singkron, karena memang yang dikecamatan kita khususnya, yang membuat itu satu orang, dia yang mengusulkan dia yang membuat we-a (pesan singkat ;red) center, itu satu orang, satu pintu,” jelas Dadik meyakinkan kami.
“Kalau petani itu masih kurang yakin dengan data atau jatahnya yang didapat, dia bisa kroscek kekantor kita, untuk menyesuaikan dengan SPPT nya lagi,” timpal Dadik, menjawab pertanyaan tidak puas kami dengan jawaban sebelumnya, bahwa petani sulit untuk bisa memastikan bahwa data RDKK yang dikirim oleh BPL melalui pesan singkat (we-a bisnis) itu sudah sesuai dengan data asli yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Tentang ada dan tidaknya dugaan penggelapan pupuk subsidi yang dilakukan oleh pemilik kios pupuk subsidi, atau PPL, atau distributor, atau bahkan dugaan mereka semua saling bekerja sama, sampai saat berita ini dibuat kami sedang berusaha mendapatkan informasi lebih detail dari pihak distributor dan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Jember. (md)
Video Terkait :
Berita Lainnya:
2 Kali Somasi Kades Curahkalong Soal Hak Milik Tanah, Ahli Waris Ancam Proses Hukum
Rekam Video Di Toilet, Pria Ini Di Ciduk Polisi
Akui Ngehotel Bareng Istri Orang, Tapi Oknum 'Kyai' Ini Enggan Akui Salah
Sempat Buron, Polsek Sumberbaru Bekuk Maling Motor Di Tuban
2 Pemuda Yang Terjaring Razia Satlantas Polres Jember Ternyata
Diduga Lakukan BIMTEK Ilegal LMDH Rengganis Gruduk Kantor Cabang Dinas Kehutanan Jember
